Musyawarah desa ini merupakan wujud pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan capaian pelaksanaan pembangunan desa selama Semester I Tahun 2026 sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pengelolaan usaha BUM Desa.
Dalam agenda pertama, Pemerintah Desa Budeng menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun 2026 yang memuat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan desa, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama enam bulan pertama tahun anggaran berjalan. Penyampaian laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester Pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.
Agenda berikutnya adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Karya Usaha Bhakti oleh jajaran pengelola BUM Desa. Laporan tersebut memaparkan perkembangan unit usaha, capaian kinerja, kondisi keuangan, kendala yang dihadapi, serta rencana pengembangan usaha ke depan. Penyampaian pertanggungjawaban ini merupakan implementasi tata kelola BUM Desa yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan, dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Melalui forum musyawarah desa, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, serta tanggapan terhadap laporan yang telah dipaparkan. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pengelolaan BUM Desa.
Budeng, Jembrana – Pemerintah Desa Budeng menyelenggarakan Musyawarah Desa Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun Anggaran 2026 sekaligus Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Karya Usaha Bhakti. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus dan pengawas BUM Desa, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta unsur kelembagaan desa lainnya.
Musyawarah desa ini merupakan bentuk implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan capaian pelaksanaan pembangunan desa selama Semester I Tahun 2026 sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja pengelolaan usaha BUM Desa.
Pada agenda pertama, Pemerintah Desa Budeng menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I Tahun 2026 yang memuat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan desa, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama enam bulan pertama tahun anggaran berjalan. Penyampaian laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.
Agenda berikutnya adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Karya Usaha Bhakti oleh jajaran pengelola BUM Desa. Laporan tersebut memaparkan perkembangan unit usaha, capaian kinerja, kondisi keuangan, kendala yang dihadapi, serta rencana pengembangan usaha ke depan. Penyampaian pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola BUM Desa yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan, dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Melalui forum musyawarah desa ini, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, dan tanggapan terhadap laporan yang telah dipaparkan. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pengelolaan BUM Desa.
Pemerintah Desa Budeng berharap hasil musyawarah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan tata kelola BUM Desa pada semester berikutnya. Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa Budeng.
Musyawarah desa ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Desa Budeng bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong BUM Desa Karya Usaha Bhakti menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat, profesional, dan berdaya saing dalam mendukung peningkatan perekonomian desa.
Disusun Oleh : Putu Agus Perdana
Pendamping Lokal Desa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar